Undang Undang Khusus Keperawanan Harus Ada

Undang Undang Khusus Keperawanan  Harus Ada -Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Jawa Timur, mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang berkaitan dengan tes keperawanan bagi calon siswa untuk masuk sekolah.

Pasalnya, di Kabupaten Pamekasan saja, sudah ada konsensus bagi sekolah-sekolah yang harus mengeluarkan siswa jika sudah tidak perawan atau karena melakukan praktik seks bebas.

Zainal Alim, Sekretaris MUI Pamekasan, kepada Kompas.com, Selasa (20/8/2013), mengatakan fungsi undang-undang itu sebagai tindakan preventif kepada semua pelajar sehingga sekolah bisa mengetahui lebih awal moralitas siswanya.

“Jika di sekolah ada siswa yang mau naik kelas kemudian tidak perawan karena seks bebas, sekolah merasa tercoreng di tengah-tengah masyarakat karena tidak mampu memperbaiki moral anak didiknya,” kata Zainal Alim.

Namun, imbuh Zainal, keperawanan tidak harus digeneralisasi karena persoalan hubungan seks saja. Dokter ataupun ahli keperawanan tahu ciri-ciri orang yang tidak perawan karena seks bebas, karena kecelakaan, ataupun karena olahraga berat.

Menurutnya, keperawanan yang berkaitan dengan hubungan seks saja yang diatur untuk tes masuk sekolah, sedangkan bagi yang karena kecelakaan ataupun karena olahraga tetap diberikan peluang untuk lulus seleksi.

Siswa yang tidak perawan, kata pria berambut putih ini, tidak perlu merasa dikucilkan. Sebab, pemerintah masih menyediakan sekolah paket yang bisa menampungnya. “Silakan yang tidak perawan ikut pendidikan paket yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Selain perlunya undang-undang, yang paling penting adalah penekanan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pendidikan agama tidak hanya diajarkan, tetapi harus dipraktikkan. Selama ini, pendidikan agama masih sekadar teori, sedangkan praktiknya masih jauh dari tujuan pendidikan.

“Kalau saya memandang, kenakalan remaja sekarang didominasi oleh pelajar. Ini sebuah tantangan bagi sekolah yang memiliki peran sebagai agen perubahan sosial, agen pendidikan,” tandasnya.
Bupati Kendal, Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti, menolak tegas wacana kebijakan semua siswi mengikuti tes keperawanan, seperti yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Widya menegaskan, hal itu tidak etis. Pasalnya, soal perawan atau tidak adalah hak pribadi seseorang sehingga tidak perlu dilakukan tes. “Kecuali diperkosa, dan mereka mempermasalahkannya ke hukum. Itu perlu pembuktian,” kata Widya, Selasa (20/8/2013).

Widya menjelaskan, usia pelajar adalah usia anak-anak. Jadi mereka menjadi tanggung jawab orangtua apabila di rumah. Jika di sekolah, menjadi tanggung jawab sekolah.

Tugas pemerintah, tambah Widya, memberikan penyadaran dan sosialisasi akan bahaya melakukan seks bebas. Selain bisa hamil sebelum menikah, juga bisa membuat malu keluarga.

“Kami hanya melakukan sosialisasi saja. Soal lain-lain, tergantung anaknya dan keluarga,” kata Widya.

Hampir senada dengan Bupati Kendal, pemilik Pondok Pesantren Cheng Ho Weleri Kendal, Hasanuddin, menegaskan tes keperawanan tidak perlu dilakukan. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi bahaya seks bebas.

“Kalau misal dilakukan tes keperawanan dan diketahui siswi itu tidak perawan, apakah mereka tidak diperbolehkan sekolah? Kalau misal iya, tidak diperbolehkan sekolah karena tidak perawan, itu namanya melanggar hak asasi warga,” kata Hasanuddin.

Hasanuddin menegaskan, siswa menjadi tanggung jawab sekolah dan keluarga. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan, baik oleh sekolah maupun keluarga, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

“Kalau di ponpes saya, setiap minggu, flashdisk, HP, dan laptop milik siswa selalu kami kontrol. Apakah mereka habis men-download gambar seronok atau tidak. Kalau sampai ketahuan, maka akan kami lakukan pembinaan khusus,” katanya.

Informasi Akurat Lainnya