Sudah Tak Perawan Haruskah Drop Out?

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Nitta K Wijaya menyatakan wacana tes keperawanan bagi siswi SMA tidak perlu dibawa ke Garut karena akan menambah persoalan baru. Pasalnya, kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Kabupaten Garut cukup tinggi sehingga dipastikan akan makin banyak anak yang kehilangan haknya menuntut pendidikan.

“Soal keperawanan ini sebetulnya amat privasi. Saya rasa (tes itu) tidak sesuai dengan undang-undang pendidikan. Betapa banyak nanti anak yang drop out, karena (di sini) banyak anak korban pelecehan,” kata Nitta, Selasa (20/8/2013) sore.

Fakta mengejutkan tentang kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dalam kurun Juli-Agustus 2013 yang dilaporkan ke LPA Garut mencapai 58 kasus. Situasi ini, ungkap Nita, menempatkan Garut pada posisi keempat kasus pelecehan anak di antara 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Juli hingga medio Agustus ini ada 58 kasus yang masuk. Ditambah semester pertama mencapai 100 kasus. Pada waktu rakor di Bandung kemarin ketahuan kita nomor empat di bawah Depok, Cimahi, dan Bandung,” jelasnya.

Menurut wanita yang akrab dipanggil Bunda Nita ini, wacana tes keperawanan ini akan kontraproduktif dengan program LPA Garut yang getol mengadvokasi para siswi korban pelecehan seksual untuk tetap mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.

“Bagaimana jika anak hamil? Secara moral bagi sekolah akan sangat memalukan. Justru dalam hal ini kita terus mendorong Dinas Pendidikan agar menjamin keberlangsungan pendidikan para siswi korban pelecehan seksual ini agar bisa sekolah sampai lulus,” terangnya.

Meski tidak setuju dengan wacana tes keperawanan ini, pihaknya memaklumi jika wacana itu digulirkan di Prabumulih karena mungkin hal itu muncul dari perasaan frustrasi menghadapi maraknya pergaulan bebas dan seks di luar nikah di tingkat remaja.

“Mungkin kondisinya (Prabumulih) sudah mengkhawatirkan, tetapi sebetulnya tidak perlu sejauh itu. Tes keperawanan itu diperlukan dari sisi korban pelecehan untuk alat bukti menjerat pelaku, itu baru bisa diterima,” jelasnya.

Saat ini, kata Nita, diperlukan kerja sama semua pihak mulai dari institusi pendidikan, ulama, dan orangtua agar perilaku anak tetap pada koridor kesusilaan. Khusus di Garut, LPA saat ini tengah membuat program “Motekar”.

“Kita sedang menggalakkan ‘motekar’ atau motivasi ketahanan keluarga. Yakni program bagaimana menyadarkan orangtua untuk selalu peduli terhadap tumbuh kembang anak. Karena di Garut ini orangtua acuh. Dengan siapa ia bergaul, apa yang dia baca, dan sebagainya. Kita menggandeng dinas pendidikan, kepolisian, dan juga ulama,” tambahnya.

Informasi Akurat Lainnya