Sisi Lain Dari Tes Keperawanan Itu Ada Dimana

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali AA Ngurah Gede Sujaya menilai tes keperawanan untuk siswa tidak perlu karena hanya akan menimbulkan dampak psikologis.

Menurut Sujaya, yang harus dilakukan pihak sekolah adalah upaya pencegahan bukan tes keperawanan. “Menurut saya tidak perlu karena menimbulkan dampak psikologis bagi siswa,” ujar Sujaya, Selasa (20/8/2013).

Lebih lanjut Sujaya menjelaskan, keperawanan seorang siswa sangat pribadi sifatnya dan harus dihormati. Tugas dari tenaga pendidik adalah memberi pengertian dan penyuluhan terhadap siswa tentang pencegahan dan dampak dari pergaulan bebas terhadap masa depan mereka.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Rahman Pina, menilai tes keperawanan bagi siswi SMA atau sederajat sangatlah berlebihan dan melanggar norma-norma kemanusiaan.

“Saya kira tes keperawanan bagi siswi SMA atau sederajat yang akan diberlakukan di Prabumulih, Sumatera Selatan, sangat berlebihan. Bahkan hal itu melanggar norma-norma kemanusiaan,” kata Rahman yang ditemui Kompas.com, Selasa (20/8/2013).

Rahman menambahkan, tes keperawanan tidak berkaitan dengan pendidikan. “Tujuan pendidikan kita di Indonesia kan untuk mencerdaskan anak bangsa,” kata kader Partai Golkar itu.

Rahman menambahkan, tes keperawanan yang akan dilakukan di Prabumulih harus dihentikan. “Ini tidak bisa dibiarkan, harus diusut. Berdalih apa pun, sangat tidak pantas dilakukan, apalagi jika itu di dunia pendidikan,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengecam rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, untuk melakukan tes keperawanan pada siswi-siswi di kota tersebut. Menurut Sutan, seharusnya semua pihak fokus pada upaya pemberantasan korupsi dan bukan sibuk mengurusi hal sensitif yang sifatnya sangat pribadi.

Sutan menjelaskan, tes keperawanan sangat tidak etis dilakukan, terlebih bila dilakukan terkait syarat mengikuti proses pendidikan. Ia sangat yakin, hasil dari tes tersebut tak bisa dijadikan patokan dalam menilai pribadi seseorang.

“Tidak etis, menurut saya itu urusan pribadi. Apa yang tidak perawan itu moralnya bejat? Belum tentu. Tidak boleh dilakukan, itu masalah sensitif,” kata Sutan di Gedung Parlemen, Jakarta,

Sutan mengungkapkan, bila rencana melakukan tes keperawanan itu benar-benar direalisasikan, ia memprediksi akan ada desakan untuk memeriksa keperjakaan para siswa. Bila sudah begitu, Sutan khawatir sekolah akan sepi peminat karena banyak yang terganjal tes tersebut.

“Nanti semua dites, nanti tak ada yang sekolah. Sudahlah, kita harusnya fokus pada pemberantasan korupsi, meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Untuk diketahui, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

“Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan,” tandasnya.

Informasi Akurat Lainnya