Pendapat Umum Mengenai Wacana Keperawanan

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanudin menilai, rencana tes keperawanan terhadap siswa putri yang akan masuk sekolah menengah atas (SMA) terlalu berlebihan. Menurut dia, soal keperawanan bukan melulu soal moral.

“Ini bisa sangat sensitif. Terlalu berlebihan menurut saya,” kata Hasanudin yang ditemui seusai peringatan satu abad Paguyuban Pasundan di Sasana Budaya Ganesha Jalan Tamansari Kota Bandung, Selasa (20/8/2013).

Hasanudin mengatakan, siapa pun bisa kehilangan keperawanan tanpa harus berhubungan badan. Nantinya, tes tersebut malah akan menimbulkan kontroversi di dunia pendidikan karena terlalu sensitif.

“Urusan keperawanan itu bukan hanya soal moral. Olahragawan bisa saja hilang keperawanan seperti terjatuh,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), yang membidangi masalah pendidikan, tidak setuju dengan wacana tes keperawanan untuk siswa SMA atau sederajat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sultra Ryha Madi menentang keras program tersebut.

Ia menilai tes keperawanan terhadap siswi SMA tidak terlalu penting. Menurutnya, saat ini yang paling krusial dilakukan adalah tes urine di kalangan pelajar pada tingkatan SMP dan SMA.

“Apa keuntungan tes keperawanan untuk anak-anak? Pertama, itu hak privasi dan kedua kepentingan apa dilakukan? Saya melihat itu sangat janggal dan nantinya bisa menimbulkan protes, baik dari kalangan orangtua siswa maupun pemerhati pendidikan,” papar Ryha ditemui di kantor DPRD Sultra di Kendari, Selasa (20/8/2013).

Menurut Ryha, justru yang lebih penting adalah tes urine terkait penggunaan narkoba. “Nah untuk saat ini yang paling berbahaya dan bisa merusak generasi muda bangsa adalah narkoba. Jadi, mendingan tes urine saja dulu,” ungkap Ryha.

Ia melanjutkan, jika tes keperawanan bertujuan untuk menghindari perilaku seks bebas dan aborsi di kalangan pelajar, yang perlu dilakukan adalah perhatian dan pembinaan orangtua orang tua dan guru-guru di sekolah.

“Pembentukan karakter dan pribadi siswa itu penting dilakukan sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah untuk menghindari pergaulan bebas, termasuk peredaran narkoba tadi. Karena kalau orang sudah menjadi pengguna, ia akan sulit lepas dari lingkaran obat terlarang itu,” tambahnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Dewan Pendidikan Sultra Dr Abdullah Alhadza. Menurutnya, tes keperawanan bagi siswi SMA atau sederajat perlu dikaji secera mendalam.

“Perlu dipertimbangkan secara matang. Kalau di daerah, belum waktunya. Saya melihat program itu sangat sensitif apakah tes keperawanan itu dalam konteks pendidikan atau kesehatan, apa manfaat dan mudaratnya,” kata Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, eskalasi masalah pergaulan dan kehidupan di Sulawesi Tenggara belum terlalu kompleks seperti di kota besar. Menurut dia, lebih baik Dinas Pendidikan melakukan tes urine bagi siswa SMP dan SMA sederajat karena kasus narkoba di Sultra meningkat setiap tahunnya.

“Saya lebih dukung dilaksanakan tes urine bagi kalangan pelajar karena peredaran narkoba di daerah ini juga meningkat dan pengguna juga kalangan siswa. Kasus narkoba menjadi keprihatinan bangsa kita saat ini,” tegas dia.

Adanya wacana tes keperawanan untuk siswi sekolah menengah atas (SMA) dinilai justru akan memberikan efek buruk pada sisi kejiwaan anak-anak, antara lain adanya stigma bahwa anak tersebut dinyatakan sudah tidak perawan.

Psikolog sosial Universitas Diponegoro (Undip) Ahmad Mujab Masykur mengatakan, stigma tersebut justru akan memperburuk kondisi anak-anak dan menghambat potensi mereka.

“Dengan label itu sangat ada kemungkinan mereka merasa down karena terbongkarnya privasi,” katanya, Selasa (20/8/2013).

Selain itu, ungkapnya, tes keperawanan akan menjadikan anak bertingkah lebih brutal. “Bisa saja berpikir karena sudah terlanjur, ya sudah perilakunya justru lebih parah. Ini yang berbahaya,” katanya.

Ia mengatakan, jika keperawanan itu dinilai dari robeknya selaput dara,  bisa diakibatkan dari berbagai macam hal, seperti kecelakaan, olahraga, dan lainnya.

“Dan tentunya dari aktivitas seksual, tapi menurut saya apa pentingnya tes semacam ini, buat apa?” tambahnya.

Jika hal itu dikhawatirkan karena adanya pergaulan bebas, menurutnya, yang perlu diperhatikan justru pencegahan melalui pendidikan moral, etika, dan budaya. Keluarga, menurut Ahmad Munjab, menjadi yang utama untuk memperkuat benteng moral bagi anak-anak.

“Daya tangkal ini yang harus diperkuat dari keluarga, dan ini yang sekarang semakin pudar. Jadi tidak perlu repot-repot dengan tes semacam itu yang tidak penting,” tandasnya.

Ia mengatakan, usia remaja seperti SMA memang usia tumbuh kembang yang membutuhkan perhatian. Sayangnya, justru banyak pemahaman seksual yang didapat dari rekan atau orang lain.

“Padahal seharusnya, pemahaman soal menstruasi, misalnya, harusnya didapat dari ibu, atau dari keluarga. Tapi sekarang justru banyak yang dari orang lain,” jelasnya.

Senada, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan, tes semacam itu justru menghambat potensi anak. Sebab, robeknya selaput dara bukan hanya dari aktivitas seksual. Tes semacam itu, menurutnya, tidak penting.

“Dasarnya apa? Dan apakah tidak melanggar HAM? Kalau menurut saya, yang terpenting langkah preventif, pendidikan moral dengan kasih sayang. Kalau memang tes ini dilakukan, menurut saya masalah yang timbul justru akan semakin banyak,” katanya.

Aktivis perempuan sekaligus Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa, Suharti, menegaskan bahwa kepandaian dan kecerdasan seseorang tidak bisa dilihat dari fisik, apalagi dinilai dari masih perawan atau tidaknya seorang perempuan.

Ia menilai sesuatu yang aneh dan mengada-ada bila keperawanan menjadi syarat seorang perempuan dapat masuk sekolah.

“Melanggar hak anak, lebih khusus kaum perempuan untuk mendapat pendidikan. Kami jelas menolak usulan aneh itu,” Suharti menegaskan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2013) siang.

Menurut dia, bagi korban pemerkosaan, jika keperawanan sebagai syarat sekolah, maka hal itu merupakan tindak kekerasan kedua yang diterima korban tersebut. Sebab, korban pun tidak menginginkan mengalami pemerkosaan.

“Setiap anak punya hak sekolah, begitu juga dengan korban pemerkosaan. Mereka juga tetap berhak meraih cita-citanya,” tandasnya.

Ia berpendapat, lebih baik melakukan tindakan preventif dengan memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada generasi muda tentang bahaya seks bebas. Itu masuk akal dan positif.

Sementara itu, pengamat pendidikan nasional Darmaningtyas mengatakan, usulan tes keperawanan sebagai syarat masuk sekolah harus ditolak karena tidak ada relevansinya dengan pendidikan seseorang.

“Yang tidak perawan tidak boleh masuk sekolah, itu sudah melanggar HAM. Sebab, semua anak berhak mendapat pendidikan,” ujar dia.

Informasi Akurat Lainnya