Pejabat Beda Pendapat Soal Vagina Yang Tak Rapat Lagi

Rendra Kresna, Bupati Malang, Jawa Timur, tak bisa menerima jika rencana tes keperawanan bagi siswi SMA dan sederajat diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Rendra menilai, hal itu melanggar tujuan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes tersebut akan diajukan untuk APBD 2014.

Menurut Rendra Kresna, Selasa (20/8/2013),  dilihat dari nilai-nilai keagamaan, rencana tersebut cukup baik dan positif. “Tapi, jika dilihat dari masalah kepribadian seseorang, jelas jadi masalah,” jelasnya.

Mengapa akan menjadi masalah? Karena tujuan pendidikan bukan melihat perawan tidaknya, bukan melihat etnisnya, agamanya, cacat, atau tidak. “Tapi, tujuan pendidikan secara umum adalah mencerdaskan anak bangsa. Bukan dilihat dari perawan tidaknya, baru bisa mengenyam pendidikan,” katanya.

Pemerintah, lembaga pendidikan, kata Rendra, harus sudah fokus pada mencerdaskan anak bangsa. Caranya tidak dengan kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa untuk masuk SMA dan sederajat.

“Siswi yang tidak perawan itu adalah korban. Tak bisa sepenuhnya disalahkan. Untuk antisipasi seks bebas dan pengamanan keperawanan bagi siswi, mari kita tanamkan moral keagamaan, kepancasilaan, dan pendidikan karakter lainnya,” katanya.

Pendidikan moral pada siswi itu tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Namun, pendidikan moral, keagamaan, dan segala pendidikan yang positif juga harus dilakukan di luar sekolah. “Orangtua di rumah harus ikut serta menjaga moral putra-putrinya,” harapnya.

Ramainya pemberitaan terkait usulan kebijakan soal tes keperawanan bagi siswi di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat anggota DPRD Kendal, Jawa Tengah, Budiono, ikut angkat bicara.

Wakil rakyat dari PKS tersebut mengatakan, wacana tersebut perlu diterapkan di Kabupaten Kendal. Pasalnya, disinyalisasi, siswi di Kabupaten Kendal banyak juga yang sudah tidak perawan. Pemicunya adalah banyaknya siswi yang mempunyai telepon seluler canggih dan bisa digunakan untuk mengunduh gambar-gambar mesum.

Di samping itu, kurangnya pengawasan orangtua yang bekerja sebagai TKI di luar negeri pun menjadi pemicu banyaknya siswi di Kendal yang melakukan pergaulan bebas.

“Asal tidak dipublikasikan dan hanya untuk kalangan sendiri, saya kira wacana untuk tes keperawanan siswi bisa dilakukan, seperti kita melakukan tes darah. Kalau yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS, hanya petugas dan orang itu yang tahu,” kata Budi, Selasa (20/8/2013).

Budi menambahkan, tes keperawanan tersebut harus dipandang sebagai kontrol sosial orangtua kepada anaknya sehingga anak tidak bisa bergaul bebas hingga melakukan seks bebas. “Semuanya bisa hati-hati,” jelasnya.

Disdik tak sepakat
Sementara itu, terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Muryono mengatakan belum perlu untuk melakukan tes keperawanan terhadap siswi. Sebab, dia yakin kalau siswi di Kabupaten Kendal mempunyai akhlak yang baik sehingga mereka tidak melakukan hal-hal di luar batas.

“Semboyan kami menciptakan generasi emas yang cerdas, ber-akhlakul karimah. Kami masih meyakini kalau siswi di Kendal masih berakhlak baik,” akunya.

Muryono menjelaskan, untuk mewujudkan siswi yang berakhlak, pihaknya memerintahkan kepada semua kepala sekolah, mulai SD hingga SLTA, agar melaksanakan shalat zuhur berjemaah. Aturan ini sesuai fatwa MUI Kabupaten Kendal.

“Itu salah satu pencegahan siswa-siswi supaya tidak melakukan perbuatan yang di luar batas,” cetusnya.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyayangkan adanya wacana tes keperawanan terhadap para siswi yang digulirkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Menurutnya, hal itu tak masuk akal dan tak dibenarkan secara etika.

Ruhut mengatakan, Disdik Kota Prabumulih seharusnya menjalankan aturan sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Ia menyayangkan bila Disdik setempat mengimplementasikan aturan yang berbeda dengan aturan yang telah ada sebelumnya.

“Mestinya tidak boleh, kami tidak setuju yang begitu-begitu,” kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Seperti diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

“Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan,” kata dia.

Informasi Akurat Lainnya