Keperawanan Perlu Diatur Dalam UUD 1945

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri menyatakan bahwa keperawanan seseorang merupakan hak pribadi sehingga negara tidak perlu ikut campur ke dalam wilayah privasi seseorang. Menurutnya, pejabat negara seharusnya lebih memprioritaskan moral pejabat yang melakukan korupsi ketimbang mengurusi moral para siswi dengan melakukan tes keperawanan.

“(Masalah keperawanan) ini urusan privat. Negara tak perlu masuk ke ranah ini,” tegasnya.

Ia mengaku prihatin dengan munculnya wacana tersebut di tengah-tengah persoalan bangsa, terutama persoalan korupsi. Menurutnya, seharusnya moral yang menjadi perhatian para pejabat adalah moral diri mereka sendiri, yaitu moral untuk berperilaku jujur dan tidak korup.

“Bukan moral yang terkait jenis kelamin.” imbuhnya.

Agar wacana-wacana serupa tidak muncul lagi, Febri berharap kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, untuk memberikan sanksi tegas kepada berbagai dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan yang bias gender.

Sepakat dengan M. Nuh bahwa wacana tersebut tidak bijak, ICW meminta kepada beliau agar konsisten dengan ucapannya yang ditindaklanjuti dengan aksi nyata. “Sanksinya bisa berupa penghentian atau pengurangan bantuan dana-dana tertentu,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan merencanakan tes keperawanan kepada para siswi SMA di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respon terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes iu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Informasi Akurat Lainnya