Haruskah Putus Sekolah Karena Tak Perawan ?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menolak rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang bakal membuat kebijakan melakukan tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Nuh mempertanyakan tujuan dari kebijakan itu.

“Untuk apa? Kalau toh untuk mengetahui seseorang pernah melakukan, mohon maaf, sehingga tidak perawan lagi, terus mau diapain? Kalau sudah tahu bahwa dia telah melakukan itu, apakah tidak boleh sekolah? Atau apa?” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

“Terus yang laki ada enggak tes keperjakaan? Ini untuk apa? Model-model gitu menimbulkan kontraproduktif. Kalau tujuannya untuk perbaikan, ada cara lain yang lebih mulia,” lanjut Nuh.

Meski demikian, Nuh akan terlebih dulu memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika benar, pihaknya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh dinas pendidikan untuk tidak membuat kebijakan yang melampaui prinsip yang berlaku umum.

Sebelumnya diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana tes keperawanan untuk semua siswi sekolah di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

“Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan,” ujarnya.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto meyakini, wacana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, untuk melakukan tes keperawanan terhadap para siswi tak akan terealisasi.

Menurutnya, wacana tersebut tak memiliki landasan hukum yang kuat dan rentan menimbulkan gejolak. Agus mengatakan, tes keperawanan itu akan sulit direalisasikan karena tak sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Ia mengimbau pemerintah setempat untuk mengkaji kembali wacana yang telah dilontarkan tersebut.

“Yang jelas (tes keperawanan) itu tidak diatur dalam UU Sisdiknas, perda (peraturan daerah) tak boleh tabrakan dengan UU,” kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, ada cara yang lebih baik dan etis untuk mencegah para siswi berbuat mesum, yakni dengan cara menempa para pelajar dengan materi pelajaran keagamaan dan kepribadian.

“Berikan mereka materi pelajaran agama agar terbentuk karakter yang baik,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

“Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan,” katanya.

Menurut Sekretaris LPA Bali Titik Suharyati, tes keperawanan tidak menjamin etika dan moral siswa tersebut. “Bisa aja masih gadis tapi nakalnya luar biasa, itu bukan suatu tolok ukur,” ujar Titik saat dihubungi Selasa (20/8/2013) siang tadi.

“Yang lebih penting mendidik sejak dini sebagai anak-anak yang beretika dan bermoral,” kata Titik.

Titik menegaskan, pihak pendidik harus bijak dan lebih mementingkan penanaman moral dan etika daripada justifikasi keperawanan.

Titik mengatakan lebih lanjut, tes keperawanan terhadap siswa juga bisa menimbulkan dampak psikologis yang negatif pada korban perkosaan.

“Bali khususnya, banyak korban perkosaan dari anak yang tidak mampu. Kalau orang yang mampu kan bisa operasi tapi kalau yang tidak mereka akan trauma,” ujar Titik.

Informasi Akurat Lainnya