Dukungan Terhadap Rencana Tes Keperawanan

DPRD Sumatera Selatan tidak menyetujui rencana penerapan tes keperawanan bagi semua siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih.

Wakil Ketua DPRD HA Djauhari mengatakan, wacana tes keperawanan tidak patut digelar bagi siswi maupun calon pelajar SMA di setiap daerah Sumsel.

“Kami tak setuju rencana Dinas Pendidikan Prabumulih itu. Saya berharap DPRD dan pemkot setempat tak menyetujui usulan itu dimasukkan dalam APBD 2014,” kata Djauhari, Senin (19/8/2013).

Menurutnya, alasan Disdik bahwa tes itu bisa menangkal maraknya siswi yang melakukan seks bebas atau melakoni prostitusi tak bisa diurai secara logis.

Ia menuturkan, Disdik seharusnya membuat kebijakan yang mendorong siswi melakukan kegiatan positif dalam pergaulan ketimbang menggelar tes keperawanan.

“Saya minta Disdik Prabumulih kembali mengkaji rencananya itu. Kalau sekolah agama atau pendidikan TNI, bolehlah ada tes seperti itu. Tapi kalau SMA umum, tak wajar, terlalu mengada-ada tes itu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan Prabumulih merencanakan menggelar tes keperawanan untuk siswi SMA di Prabumulih tahun depan. Untuk dananya, Disdik mengajukan anggaran pada APBD 2014.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang akan menggelar tes keperawanan untuk pelajar SMA dan sederajatnya. Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar menilai tes keperawanan itu perlu dilakukan lantaran sudah semakin merajalelanya pergaulan bebas di kalangan pelajar.

“Sewaktu-waktu tes keperawanan diperlukan. Itu tindakan akibat merajalelanya pergaulan bebas antarpelajar,” ujar Hasrul di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2013).

Anggota Komisi VIII DPR ini berargumentasi tes keperawanan diperlukan lantaran agama juga sudah menyatakan bahwa keperawanan itu adalah suatu hal yang sakral dan harus dijaga sampai menikah.

“Kalau keperawanannya, tercela, kalau dia belum nikah, yah itu kan sebuah aib. Maka, wajar ada kelompok yang usulkan tes ini,” kata Hasrul.

Meski mendukung rencana itu, Hasrul meminta agar Dinas Pendidikan juga bersikap arif dan tidak memublikasikan hasil tesnya. Hasil tes keperawanan hanya cukup diketahui orangtua pelajar.

“Jika hasilnya ternyata dia sudah tidak perawan lagi, hak-hak pendidikannya juga jangan sampai hilang. Tetap boleh sekolah, pelajaran agama diintensifkan,” tuturnya.

Tes keperawanan

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang diprediksi bakal menjadi heboh. Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

“Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan,” tandasnya.

Informasi Akurat Lainnya