Dampak dan Pengaruh Tes Keperawanan Tidak Begitu Buruk

Dampak dan Pengaruh Tes Keperawanan Tidak Begitu Buruk -Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti, yang membidangi pendidikan, menolak tegas adanya tes keperawanan bagi calon siswa SMA, seperti yang akan diterapkan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

“Niat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih itu baik, tapi tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik karena akan berdampak negatif pada calon siswa. Jika diketahui tak perawan, apa tak bisa sekolah?” kata Fransisca kepada Kompas.com, di Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8/2013).

Menurut Fransisca, tes itu tidak rasional, terutama pada siswi yang memiliki hobi olahraga yang berpotensi merobek selaput dara. “Untuk (pelajar) olahragawati, apa juga tak bisa sekolah jika tak lagi perawan? Melihat kendala itu, jelas tak bisa diterapkan rencana kebijakan itu,” katanya.

Menurutnya, tidak ada lembaga atau orang yang bisa menentukan seseorang itu perawan atau tidak. “Yang utama untuk antisipasi maraknya seks bebas dan sejenisnya adalah meningkatkan pendidikan moral pada siswi. Baik di sekolah, di rumah dan lingkungannya. Peran guru dan orangtua serta para ulama sangat penting,” katanya.

“Menurut saya usulan rencana itu mubazir. Antisipasi kegadisan tidak hanya seperti itu. Keagamaan harus dipertegas di lingkungan sekolah yang ada di bawah Diknas,” katanya.

Tidak adil juga tambahnya, jika karena tidak perawan, tidak diterima di suatu sekolah. “Semua anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan,” katanya.

Sementara itu menurut Sri Untari, anggota Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mengatakan, bahwa pihaknya sangat tidak setuju karena pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yg usianya anatara 7 tahun hingga 18 tahun.

“Jika tes keperawanan menghalangi hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai amanat dari pembukaan UUD 45 dan pasal 2, yang menyangkut itu, maka wacana itu harus dikaji kembali,” tegasnya.

Selain menyalahi amanat konstitusi, tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang itu, tes keperawanan juga akan melanggar HAM. “Selain itu juga menghambat perjalanan MDGs 2015,” kata Untari.

Namun, tambah Untari, sesungguhnya usia anak SMA itu, seharusnya masih perawan. Karena belum usia yang diperbolehkan untuk nikah sesuai dengan UU Pernikahan, syarat-syarat untuk nikah minimal usia 17 tahun.

“Seandainya pendidikan tentang akhlak dan keimanan serta arus keterbukaan akses internet untuk situs-situs porno bisa diblok. Maka akan mengurangi kehausan anak usia sekolah untuk berkeinginan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama dan sosial,” katanya.

Seorang ulama berpengaruh di Malang mengaku setuju dengan wacana tes keperawanan menjadi syarat masuk sekolah bagi calon siswi SMA dan sederajat. Namun, hal itu harus dibarengi dengan komitmen pemerintah dan instansi terkait demi mengantisipasi gaya hidup seks bebas yang kini mulai marak di kalangan anak muda.

“Satu sisi saya terima tes perawan diterapkan, asal pemerintah dan semua lembaga terkait berkomitmen ingin mencapai tujuan suci. Jika hanya ingin melihat perawan dan tidaknya, saya tidak setuju,” kata seorang tokoh di Kabupaten Malang, KH Mudjib Sadzili, yang juga menjabat Sekretaris PCNU Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8/2013).

Menurut kiai yang akrab disapa Gus Mudjib itu, semua pihak termasuk guru dan para orangtua siswi, betul-betul ingin anaknya tak terjerumus ke dalam jurang perzinaan. “Misalnya, pihak pemerintah harus siap menggerakkan pihak Satpol PP selalu melakukan razia, pihak kepolisian juga komitmen untuk membantunya,” katanya.

Selain itu, jika rencana tes keperawanan betul-betul diterapkan, sambung Gus Mudjib, pemerintah juga harus membentuk lembaga khusus atau sekolah khusus untuk menampung siswi yang betul-betul diketahui tidak perawan.

“Lembaga khusus itu, semata-mata untuk memberi efek jera kepada siswi yang bersangkutan,” katanya serius.

Ditanya lembaga sekolah seperti apa yang harus disiapkan bagi siswi yang diketahui tidak perawan? Gus Mudjib menjawab, misalnya seperti program paket C. “Atau lembaga pendidikan tersendiri. Jika tidak demikian, tidak bisa dilakukan karena semua anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang sama,” katanya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kota Malang, KH Marzuki Mustamar, menegaskan, tidak setuju jika hal itu diterapkan. “Jika diterapkan, akan membongkar aib orang. Membongkar aib orang itu tidak boleh dalam Islam,” katanya singkat.

Informasi Akurat Lainnya